Tugas Pancasila

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 4: SISTEM EKONOMI: KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU

 BAB 4: SISTEM EKONOMI: KERANGKA KONSEPTUAL TERPADU A. Definisi dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi: Perspektif Komparatif Penjelasan: Sistem ekonomi adalah seperangkat aturan, kelembagaan, dan mekanisme yang mengatur bagaimana suatu masyarakat menjawab tiga persoalan pokok: apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi didistribusikan. Setiap sistem ekonomi punya unsur dasar yang sama namun diatur secara berbeda: kepemilikan (siapa boleh memiliki apa), mekanisme pasar (peran negara vs pasar bebas), dan distribusi (siapa mendapat apa). Secara komparatif ada tiga arus besar: Sistem Kepemilikan Peran Negara Basis Nilai Kapitalisme Swasta, individual Minimal (pasar bebas) Kebebasan individu, laba maksimal Sosialisme Negara/kolektif Dominan (terpusat) Kesetaraan, penghapusan kelas Ekonomi Islam Individual namun terikat fungsi sosial Pengawas & fasilitator keadilan Tauhid, keseimbangan, moralitas Contoh: Amerika Serikat menganut kapitalisme dengan pas...
Baca selengkapnya

BAB 11: sistem fiskal berbasis keadilan dan bermaslahatan

  BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN Bab ini membahas bagaimana sistem fiskal (kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara) dapat dirancang berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan, dengan memadukan prinsip fiskal Pancasila dan instrumen fiskal Islam. ---  A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu **Sistem fiskal Pancasila** merujuk pada kebijakan penerimaan (pajak) dan pengeluaran negara (APBN) yang diarahkan untuk mewujudkan sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Instrumen utamanya adalah pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang dikelola lewat mekanisme APBN. SISTEM FISKAL ISLAM punya instrumen yang lebih beragam, meliputi: - ZAKAT— kewajiban keagamaan yang bersifat tetap dan wajib bagi yang memenuhi nisab. - DHARIBAH (pajak) — pungutan tambahan yang boleh dikenakan negara jika kas negara (Baitul Mal) tidak mencukupi kebutuhan darurat/publik. - KHARAJ — pajak atas tan...
Baca selengkapnya